Diskominfosandi Gelar Pemerikasaan Metadata Statistik

Sukamara, 01 Oktober 2025 — Pemkab. Sukamara yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Kominfo Sandi) Kabupaten Sukamara, Denny Yudhistira Kurniawan, S.IP., membuka secara resmi kegiatan Pemeriksaan Metadata Statistik Sektoral Kabupaten Sukamara Tahun 2025. Acara ini berlangsung di Aula Bappeda Sukamara yang dilaksanakan selama dua hari dan dihadiri oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sukamara serta para Admin Satu Data dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam sambutannya, menekankan pentingnya metadata statistik sebagai elemen krusial dalam mendeskripsikan, menjelaskan, dan memberikan konteks atas data yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

“Pemeriksaan metadata ini bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan upaya strategis untuk memastikan kualitas data sektoral yang kita hasilkan. Data yang berkualitas akan menjadi dasar perumusan kebijakan yang tepat sasaran,” ujar Denny.

Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang menekankan keterpaduan, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan data. Dinas Kominfo Sandi sebagai walidata bertugas melakukan penginputan metadata ke dalam aplikasi INDAH (Indonesia Data Hub), yang kemudian disebarluaskan sebagai referensi publik dan perencanaan pembangunan.

Denny juga menekankan tiga poin penting dalam sambutannya yaitu Komitmen Bersama: Seluruh OPD diharapkan menugaskan admin Satu Data yang kompeten dan memahami pentingnya metadata, Kualitas dan Konsistensi: Pemeriksaan metadata harus dilakukan secara serius agar data yang dihasilkan valid dan dapat dipertanggungjawabkan, Kolaborasi: Satu Data Indonesia adalah kerja kolektif lintas OPD, bukan hanya tanggung jawab Diskominfosandi.

Acara ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antar-OPD dalam membangun ekosistem data sektoral yang rapi, terbuka, dan terpercaya. Pemerintah Kabupaten Sukamara menargetkan agar pengelolaan data sektoral tidak hanya memenuhi standar nasional, tetapi juga mampu mendukung kebijakan daerah yang presisi dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

[Media Center Diskominfosandi]